Layanan Kartu Keluarga (KK) adalah pelayanan penerbitan, perubahan, dan penggantian Kartu Keluarga sebagai dokumen resmi yang memuat data susunan dan hubungan anggota keluarga. Layanan diberikan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan serta memberikan kepastian hukum atas data kependudukan.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Prosedur :

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (F -1.02) serta Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan jika dibutuhkan serta menyerahkan persyaratan kepada petugas registrasi atau petugas pelayanan pada Dinas
2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan apabila dinyatakan belum lengkap; 
3. Pemohon menerima Kartu Keluarga (F -1.09) yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Jangka waktu penyelesaian maksimal adalah 1 (satu) hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar

Biaya pelayanan gratis.

Kartu Keluarga (KK)

Perekaman bagi penduduk usia Wajib KTP Pemula dan bagi penduduk wajib KTP lainnya yang belum melakukan perekaman

satu hari selesai

gratis

Layanan Akta Kelahiran adalah pelayanan pencatatan peristiwa kelahiran dan penerbitan Akta Kelahiran sebagai bukti autentik atas kelahiran seseorang. Layanan diberikan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum atas identitas penduduk, mendukung tertib administrasi kependudukan, dan memudahkan akses terhadap pelayanan publik.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Prosedur :

1. Pemohon mengisi formulir f.2-01 beserta kelengkapan persyaratan

2. Pemohon melengkapi persyaratan apabila dinyatakan belum lengkap

3. Pemohon menerima resi bukti pendaftaran

4. Pemohon menunggu proses penerbitan akta kelahiran sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan

5. Pemohon menerima dokumen akta kelahiran

Jangka waktu penyelesaian maksimal adalah 1 (satu) hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar

Biaya pelayanan gratis

Akta Kelahiran

Layanan Akta Kematian adalah pelayanan pencatatan peristiwa kematian dan penerbitan Akta Kematian sebagai bukti autentik atas kematian seseorang. Layanan diberikan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum, memperbarui data kependudukan, serta mendukung tertib administrasi kependudukan dan penyelesaian berbagai urusan keperdataan.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Prosedur :

1. Pemohon mengisi formulir F.2-01 beserta kelengkapan persyaratan

2. Pemohon melengkapi persyaratan apabila dinyatakan belum lengkap

3. Pemohon menerima resi bukti pendaftaran

4. Pemohon menunggu proses penerbitan akta kematian sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan

5. Pemohon menerima dokumen akta kematian

Jangka waktu penyelesaian maksimal adalah 1 (satu) hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar

Biaya pelayanan gratis

Kutipan Akta Kematian

Layanan Surat Pindah / SKPWNI adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia sebagai dokumen yang menjadi dasar perubahan alamat domisili dan pembaruan data kependudukan bagi penduduk yang berpindah tempat tinggal. Layanan diberikan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan dan akurasi data penduduk.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Prosedur :

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran perpindahan penduduk (F -1.03) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas registrasi atau petugas pelayanan pada Dinas
2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan apabila dinyatakan belum lengkap;
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah  yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas secara.

Jangka waktu penyelesaian maksimal adalah 1 (satu) hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar

Biaya pelayanan gratis

Surat Keterangan Pindah (SKP) (F -1.11)

Layanan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah pelayanan penerbitan, penggantian, dan pembaruan Kartu Identitas Anak sebagai identitas resmi bagi anak yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. Layanan diberikan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, perlindungan hak sipil anak, dan kemudahan akses terhadap pelayanan publik.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Prosedur :

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (F -1.02) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas registrasi atau petugas pelayanan pada Dinas
2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan apabila dinyatakan belum lengkap;
3. Pemohon menerima KIA yang telah diterbitkan.

Jangka waktu penyelesaian maksimal adalah 1 (satu) hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar

Biaya pelayanan gratis

KIA

Layanan Pencatatan Perkawinan adalah pelayanan pencatatan peristiwa perkawinan dan penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas status perkawinan, mendukung tertib administrasi kependudukan, serta menjadi dasar pembaruan data kependudukan dan pelayanan publik.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Prosedur :

1. Pemohon mengisi formulir F.2-01 beserta kelengkapan persyaratan

2. Pemohon melengkapi persyaratan apabila dinyatakan belum lengkap

3. Pemohon menerima resi bukti pendaftaran

4. Pemohon menunggu proses penerbitan akta perkawinan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan

5. Pemohon menerima dokumen akta perkawinan

Jangka waktu penyelesaian maksimal adalah 1 (satu) hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar

Biaya pelayanan gratis

Akta Perkawinan

14 hari kerja

gratis

legalisir digital

Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai bentuk digital dari dokumen kependudukan. Layanan ini memudahkan penduduk dalam mengakses identitas dan dokumen kependudukan secara elektronik dengan tetap menjamin keamanan dan keabsahan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Prosedur :

1. Pemohon mengunduh dan menginstal aplikasi IKD melalui Play Store (Android) atau Appstore (iOS);

2. Pemohon mengisi data diri email, dan nomor HP pada aplikasi IKD;

3. Pemohon melakukan verifikasi wajah dengan mengambil swafoto;

4. Pemohon melakukan pemindaian QR Code dibantu petugas pelayanan aktivasi IKD 

5. Pemohon mengaktifkan aplikasi IKD tautan aktivasi yang dikirim ke email, atau dibantu petugas melakukan pemindaian QR Code aktivasi melalui SIAK;

6. Pemohon melakukan cek status aktivasi pada aplikasi IKD

Jangka waktu penyelesaian 1  (satu) hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar

Biaya pelayanan gratis

IKD teraktivasi